FokusInformasi.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menyepakati penyelesaian perundingan tarif perdagangan bilateral dalam waktu 60 hari ke depan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dengan United States Trade Representative (USTR) dan Departemen Perdagangan AS di Washington, D.C., Kamis (17/4/2025).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin delegasi Indonesia mengatakan, kedua negara telah menyetujui kerangka kerja dan format perundingan sebagai dasar percepatan penyelesaian sengketa tarif.
“Format dan acuannya sudah disepakati. Pertemuan lanjutan akan dilakukan satu hingga tiga putaran ke depan. Targetnya, seluruh kesepakatan bisa difinalisasi dalam 60 hari,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Washington.
Langkah ini diambil menyusul kebijakan tarif baru pemerintah AS yang mengenakan bea masuk tambahan sebesar 10 persen terhadap sejumlah produk ekspor Indonesia. Dampaknya, tarif impor produk-produk seperti tekstil, alas kaki, garmen, furnitur, dan udang Indonesia melonjak hingga 47 persen — jauh lebih tinggi dibandingkan tarif untuk negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand.
“Kenaikan tarif ini langsung memengaruhi daya saing ekspor kita. Bahkan beberapa buyer meminta agar biaya tambahan tersebut bisa dinegosiasikan kembali,” jelas Airlangga.
Sebagai solusi, Indonesia telah menyampaikan proposal dagang komprehensif. Dalam proposal itu, Indonesia menawarkan peningkatan impor sejumlah produk dari AS seperti LNG, minyak mentah, gandum, hortikultura, dan barang modal.
Indonesia juga membuka peluang bagi investasi perusahaan-perusahaan AS dengan memberikan kemudahan perizinan, serta mengajukan kerja sama di bidang mineral kritis, pengembangan SDM bidang STEM, ekonomi digital, dan sektor keuangan.
“Proposal ini kami ajukan sebagai bentuk solusi win-win, agar kedua negara sama-sama diuntungkan,” ujar Airlangga.
Dengan disepakatinya format dan jadwal perundingan, pemerintah berharap ketegangan dagang antara Indonesia dan AS bisa segera mereda dan hubungan ekonomi kedua negara kembali menguat.
