FokusInformasi.com, Barito Kuala – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 pada Rabu (30/4/2025), bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD. Agenda utama rapat adalah penyampaian Keputusan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2024, serta pengajuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemerintah Daerah.
Tiga Raperda yang diajukan mencakup perubahan bentuk hukum dua badan usaha milik daerah dan revisi atas regulasi perpajakan daerah. Pertama, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah menjadi Perseroan Daerah. Kedua, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pelabuhan Barito Kuala Mandiri menjadi Perseroan Daerah. Ketiga, perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wakil Bupati Barito Kuala, H. Herman Susilo, mewakili Bupati menyampaikan bahwa perubahan Perda terkait pajak dan retribusi dilakukan untuk menyesuaikan nomenklatur dan objek pungutan daerah sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, penyesuaian tersebut ditujukan untuk menciptakan sistem pemungutan yang lebih akuntabel dan transparan.
“Pemerintah daerah meyakini bahwa dengan penyesuaian ini, pengelolaan pajak dan retribusi akan lebih optimal,” ujar Herman Susilo.
Ia juga menegaskan bahwa langkah ini penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi fondasi pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran DPRD, Forkopimda, tokoh masyarakat, pemuda, ormas, serta insan pers yang terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Ia juga berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rapat paripurna ini menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi BUMD Barito Kuala sebagai penggerak ekonomi lokal, serta sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang efisien dan transparan.
